Business Communication's Softskill

Indonesia’s New Trade Law Scares Foreign Investors & Traders	Peraturan Hukum Dagang Baru Indonesia Menakuti Investor-Investor dan pedagang-pedagang.
The Indonesian parliament on February 11 passed a new and ambiguous trade law that is likely to frighten current investors and deter future ones.	Pada 11 Februari,  DPR mengeluarkan peraturan hukum perdagangan yang baru dan ambigu untuk menakuti investor-investor saat ini dan menghalangi orang-orang masa depan .
The legislation—Indonesia’s first trade law since a 1935 Dutch ordinance—grants the state far-reaching control of imports and exports, and is intended to develop downstream production and boost high-value domestic industries	Hukum perdagangan pertama undang-undang di Indonesia sejak 1935 yaitu peraturan Belanda, negara jauh mengendalikan impor dan ekspor, dan dimaksudkan untuk mengembangkan produksi hilir dan meningkatkan industri yang bernilai tinggi dalam negeri .
The important potential value of finally having a comprehensive trade law in place is undercut by two critical problems.	Nilai potensial penting dari akhirnya memiliki hukum perdagangan yang komprehensif di tempat yang dilemahkan oleh dua masalah penting .
First, it is written so vaguely that investors cannot interpret what exactly the law will mean for them.	Pertama, itu ditulis sangat samar-samar bahwa investor tidak dapat menaksirkan apa yang sebenarnya hukum artikan kepada mereka.
Second, it allows the state to change the rules of trade on a whim, with no recourse.	Kedua, memungkinkan negara untuk mengubah aturan perdagangan pada kemauan, tanpa ada jalan keluar.
Both of these problems will result in investors losing confidence in Indonesia.	Kedua masalah ini akan mengakibatkan investor kehilangan kepercayaan pada Indonesia .
Some of the biggest concerns by foreign companies about the new law could be resolved when the government drafts implementing regulations.	Beberapa kekhawatiran terbesar oleh perusahaan asing tentang hukum baru dapat diselesaikan ketika pemerintah mengonsepkan peraturan pelaksanaan.
The new law is the latest in a series of protectionist policies championed by the parliament under the banner of developing domestic value-added industries.	Undang-undang baru adalah yang terbaru dalam serangkaian kebijakan proteksionis yang diperjuangkan oleh parlemen di bawah bendera yang mengembangkan industri nilai tambah domestik.
On January 12, a ban on exporting raw mineral ores went into effect, sending the mining industry into disarray.	Larangan mengekspor bijih mineral mulai berlaku pada tanggal 12 Januari, mengirim industri pertambangan ke dalam kekacauan .
Since then, new minerals and concentrates have been added to the ban, further confusing mining firms.	Sejak itu, mineral baru dan konsentrat telah ditambahkan ke larangan tersebut , lebih jauh membingungkan perusahaan pertambangan .
Such protectionist measures also signal that Indonesia is not ready to lead the way on regional economic integration.	Langkah-langkah proteksionis tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia belum siap untuk memimpin jalan pada integrasi ekonomi regional.
The biggest trouble with the new trade law is its ambiguity.	Masalah terbesar dengan undang-undang perdagangan baru adalah ambiguitas
Multiple articles can be interpreted at the convenience of the Ministry of Trade.	Beberapa undang-undang dapat diartikan pada kesenangan dari menteri perdagangan.
For example, article 49.4 says that “the Minister of Trade can propose temporary cuts or additions to imports to enter the country in the interest of national competitiveness,”  The words “national competitiveness” are vague enough that the state can use this article as a catch-all to justify the implementation of protectionist regulations.	Sebagai contoh, undang-undang pasal 49 ayat 4 berkata bahwa “Menteri Perdagangan dapat mengusulkan pemotongan atau tambahan kepada import untuk masuk ke dalam negara pada minat dari daya saing nasional.” Kata-kata “daya saing nasional” adalah cukup jelas bahwa negara dapat menggunakan undang-undang  ini sebagai semua pegangan  untuk membenarkan pelaksanaan peraturan proteksionis .
Many of the law’s articles also grant the government freedom to break contracts.	Banyak undang-undang hukum juga membantu kebebasan pemerintah untuk memecahkan kontrak-kontrak.
For instance, article 84.1 says, “the government, with approval from the House of Representatives can review or cancel an international trade pact, [the implementation of which] was enforced by laws, for the sake of the national interest.”	Sebagai contoh, undang-undang pasal 85 ayat 1 berkata. “pemerintah, dengan persetujuan DPR dapat meninjau atau membatalkan perjanjian perdagangan internasional , [yang pelaksanaannya] ditegakkan oleh hukum , demi kepentingan nasional . "
The international community is concerned about the recent uptick in protectionism from Jakarta.	Masyarakat internasional prihatin tentang peningkatan proteksi terakhir dari Jakarta.
ASEAN neighbors are wondering how committed Jakarta really is to regional integration under the ASEAN Economic Community due to be implemented in 2015.	Republik ASEAN bertanya-tanya bagaimana Jakarta benar- benar berkomitmen kepada integrasi regional di bawah masyarakat ekonomi ASEAN dijadwalkan akan dilaksakan pada 2015.
Japan and China have massive investments in Indonesia and protectionist measures are making them nervous.	Jepang dan Cina memiliki investasi besar-besaran di Indonesia dan langkah-langkah proteksionis yang membuat mereka gugup
Japan is considering taking Indonesia to the World Trade Organization (WTO) over the new trade law.	Jepang sedang mempertimbangkan untuk engambil Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas hukum perdagangan baru.
Many international observers believe the legislation violates WTO rules.	Banyak pengamat internasional percaya akan undang-undang melanggar aturan WTO.
The Indonesian parliament does not see the law the same way as its neighbors and foreign investors.	DPR tidak melihat hukum dengan cara yang sama sebagai tetangga dan investor asing.
Lawmakers view it as good policy aimed at adding downstream value and defending economic resources.	DPR melihatnya sebagai kebijakan yang baik yang bertujuan untuk menambah nilai hilir dan mempertahankan sumber daya ekonomi .
The trade law gives the Ministry of Trade, the administration, and parliament the legal grounds to enact regulations on an ad-hoc basis, which is perceived as a victory.	Hukum perdagangan memberikan Departemen Perdagangan , pemerintah , dan parlemen dengan alasan hukum untuk memberlakukan peraturan secara improvisasi, yang dianggap sebagai kemenangan .
How harmful this legislation will end up being for investors in Indonesia will depend on the specific regulations enacted to implement this new legal framework.	Bagaimana berbahayanya undang-undang ini akan berakhir menjadi investor di Indonesia akan tergantung pada peraturan khusus yang berlaku untuk menerapkan kerangka hukum yang baru ini .
The parliament is right that Indonesia needs a comprehensive trade law, but the new one enacted is too vague and too sweeping to do much good in the long run.	Parlemen benar bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang perdagangan yang komprehensif ,tetapi baru satu yang berlaku terlalu samar dan terlalu menyapu berbuat banyak dalam jangka panjang .
The possibility of ad-hoc protectionist regulations from Jakarta increases risk and scares off investment.	Kemungkinan regulasi proteksi improvisasi dari Jakarta meningkatkan resiko dan ketautan pada investasi.
Lawmakers need to consider redefining some of the most ambiguous articles in the law so potential investors know the rules by which they will be playing.	DPR perlu mempertimbangkan mendefinisikan beberapa artikel yang paling ambigu dalam hukum sehingga calon investor tahu aturan dimana mereka akan bermain .
Once those rules are properly defined, Jakarta must work hard to protect them.	Setelah aturan-aturan yang didefinisikan dengan baik, Jakarta harus bekerja keras untuk melindungi mereka .
Surprise regulations and reneging on investment contracts is a quick way to scare off future investors.	Kejutan peraturan dan mengingkari kontrak investasi adalah cara cepat untuk menakut-nakuti calon investor
The Indonesian parliament working with economic ministries has an opportunity to draft implementing regulations that make the new trade law clearer and more market-friendly, allowing the country to take the lead on regional economic integration and attract much needed foreign investment.	Parlemen Indonesia bekerja sama dengan kementerian ekonomi memiliki kesempatan untuk menyusun peraturan pelaksanaan yang membuat undang-undang perdagangan baru yang lebih jelas dan lebih ramah pasar , yang memungkinkan negara itu untuk memimpin pada integrasi ekonomi regional dan menarik sangat dibutuhkan investasi asing.

RITA APRILIANI H

16611286

3SA04